Pelitadigital.com – Bakal calon presiden, Anies Baswedan, mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki regulasi seputar sumber pembiayaan partai politik di Indonesia.
Dalam sebuah wawancara yang diselenggarakan dalam acara Indonesia Leaders Talk di YouTube Universitas Hasanuddin pada Minggu (24/9), Anies menyatakan keprihatinannya terhadap ketidaktransparanan dan ketidakjelasan sumber pendanaan partai politik di Indonesia.
Dilansir dari CNNIndonesia.com Menurut Anies, pembiayaan partai politik merupakan salah satu aspek yang harus dibereskan dalam dunia politik Indonesia. Ia mengamati bahwa saat ini belum ada upaya serius untuk mengatasi masalah ini. “Ada satu hal yang menurut kami harus dibereskan, pembiayaan politik. Hari ini pembiayaan politik itu tidak ada yang mau menyentuh,” ujar Anies.
Anies memberikan perbandingan dengan lembaga pendidikan seperti universitas, yang memiliki biaya operasional yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Menurutnya, partai politik juga memerlukan sumber daya finansial untuk menjalankan operasionalnya, seperti membayar listrik, air, dan gaji staf. Namun, ia menyayangkan bahwa sejauh ini, banyak pihak yang tidak peduli dari mana asal dana yang dimiliki oleh partai politik.
“Dalam kenyataannya, menjalankan universitas, Pak Rektor tahu persis, ongkosnya jelas, tenaga admin, listrik, airnya, itu ada. Kita saat ini menganggap partai politik yang ada biayanya kita tutup mata. Kita enggak mau peduli, bagaimana mereka harus menutup biayanya,” tegas Anies.
Menurut Anies, langkah reformasi atau pembaruan diperlukan agar partai politik dapat beroperasi dengan transparan dan sehat. Ia menekankan pentingnya agar kader partai yang menduduki jabatan publik tidak memanfaatkan anggaran belanja daerah atau nasional untuk kepentingan partai politik.
“Menurut kami sudah harus ada reform di situ, sehingga partai politik bisa beroperasi dengan sehat, dan tidak menugaskan wali kota, bupati, gubernur, anggota DPR untuk melakukan ‘fundraising’ lewat APBD dan APBN,” ungkap Anies.
Ia juga mengkritik praktik “fundraising” atau penggalangan dana yang sering dilakukan oleh kader-kader partai yang menduduki jabatan publik sebagai upaya pembiayaan partai politik. Anies menyatakan bahwa selama ini banyak pihak yang tutup mata terhadap kenyataan tersebut.
“Kita ramai-ramai tutup mata seakan-akan partai enggak perlu biaya. Enggak bisa, partai itu harus bayar listrik, bayar telepon, bayar staf. Bayar air, itu fakta,” tambahnya.
Anies Baswedan menekankan bahwa solusi terhadap masalah pembiayaan politik ini perlu dipikirkan dengan serius. Ia menyoroti bahwa pengaturan mengenai pembiayaan politik dan partai politik adalah hal yang umum dalam negara-negara demokratis lainnya. Dalam konteks ini, ia mengajak Indonesia untuk mengejar regulasi yang lebih transparan dan adil dalam pembiayaan partai politik.
Pernyataan Anies Baswedan ini menggugah perdebatan tentang perluasan reformasi politik di Indonesia dan upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pembiayaan partai politik. Diharapkan, perubahan positif dalam hal ini dapat membantu membangun fondasi yang lebih kuat bagi demokrasi di tanah air
Sumber : CNNIndonesia.com
