Premanisme Hambat Ekonomi, Menperin Tegas Akan Berantas Sampai Tuntas
Pelitadigital.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya penindakan tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oknum organisasi masyarakat (ormas). Penegasan ini muncul setelah mencuatnya gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat, yang diduga melibatkan tindakan premanisme dari sejumlah oknum.
Dikutip dari https://incaberita.co.id/category/lokal/ Agus menilai, aksi-aksi semacam itu sangat merugikan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang positif di Indonesia. Dalam pernyataannya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (29/4/2025), ia menyampaikan bahwa negara memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan kepastian hukum dan rasa aman bagi para investor.
“Premanisme memang nggak boleh terjadi, karena itu pasti akan mengganggu upaya kita untuk menciptakan investment climate yang bagus, yang baik. Jadi, pemerintah sudah mempunyai komitmen untuk memberantas premanisme yang terjadi di lapangan,” ujar Agus.
Fenomena premanisme yang menjalar ke sektor industri, menurut Menperin, tidak boleh dianggap remeh. Pemerintah, katanya, akan hadir secara nyata untuk menumpas tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban dan stabilitas dunia usaha.
“Kita perlu untuk memberikan sinyal bahwa negara hadir, negara hadir dalam rangka memberantas premanisme yang ada di industri. Sebenarnya premanisme itu yang harus diberantas itu bukan hanya di industri, tapi di semua sektor kehidupan,” tegasnya.
Isu ini semakin menjadi perhatian publik setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno dalam kunjungannya ke China menyampaikan laporan adanya gangguan dari oknum ormas terhadap proyek pembangunan pabrik BYD di Subang. Gangguan tersebut dinilai berpotensi menghambat proses investasi dari perusahaan otomotif asal Tiongkok tersebut.
Sejalan dengan sikap Menperin, Kementerian Investasi dan BKPM melalui Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Nurul Ichwan, juga menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak premanisme dan pungutan liar yang masih terjadi di lapangan. Menurutnya, kondisi ini bisa mengikis kepercayaan investor dan merusak citra Indonesia di kancah global.
“Indonesia itu (dianggap) tidak aman, Indonesia itu premanisme dan segala macam, ini butuh pengertian dari banyak pihak bahwa sebenarnya ketika kita berada dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah,” tutur Nurul, Rabu (23/4/2025).
Dalam situasi persaingan global yang semakin ketat, Indonesia tidak hanya bersaing dengan negara tetangga dalam memikat investor, tetapi juga harus mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi dunia usaha. Keberadaan premanisme dinilai sebagai ancaman serius yang dapat menghambat realisasi investasi dan memperburuk persepsi terhadap Indonesia sebagai destinasi bisnis.
Dengan adanya pernyataan tegas dari pemerintah, harapannya semua pihak, termasuk aparat keamanan dan pemerintah daerah, dapat bersinergi untuk memastikan terciptanya ekosistem usaha yang kondusif, bebas dari tekanan maupun intimidasi. Pemerintah pun diharapkan tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar mengambil langkah konkret di lapangan untuk memberantas premanisme hingga ke akar-akarnya.
