Korupsi Infrastruktur Terkuak, Dody Hanggodo Soroti Inefisiensi Anggaran Kementerian PU
Pelitadigial.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, secara terbuka mengakui adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran di lingkungan kementeriannya. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (4/7) di kantor Kementerian PU, di tengah sorotan publik terkait dugaan kasus korupsi di dua lembaga strategis: Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Dody menyebut bahwa peringatan Presiden Prabowo Subianto mengenai inefisiensi penggunaan anggaran di sektor infrastruktur telah terbukti akurat. “Prediksi dari Pak Prabowo itu sudah tepat bahwa memang di PU ini sedang ada ketidakefisienan penggunaan anggaran,” ujar Dody dalam keterangannya.
Kebocoran Anggaran Capai 40 Persen
Kementerian PUPR kini tengah mempercepat proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan BWS Bangka Belitung. Dalam penyelidikan internal, kebocoran anggaran akibat praktik korupsi di lembaga tersebut mencapai angka mencengangkan, yakni lebih dari 40 persen.
“Kami juga sedang mencepat proses hukum yang sudah berjalan pada Balai Besar Wilayah Sungai di Bangka Belitung. Yang kalau kita hitung-hitung menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40 persen,” ungkap Dody.
Fakta ini menjadi indikator nyata dari kurang efisiennya alokasi dan pengawasan belanja negara, terutama di sektor pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik, tetapi juga secara langsung mempengaruhi efektivitas investasi nasional.
ICOR Indonesia Jadi Sorotan
Lebih lanjut, Dody mengaitkan ketidakefisienan anggaran dengan tingginya nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di Indonesia. Saat ini, ICOR Indonesia berada pada angka 6, menunjukkan bahwa untuk menambah satu unit output ekonomi, dibutuhkan investasi yang cukup besar dibanding negara lain.
“Selain menekan tingkat kebocoran anggaran, yang juga harus kita kerjakan adalah mengefisiensikan belanja infrastruktur, belanja yang kemudian dibutuhkan. Belanja-belanja yang nantinya bisa dikerjakan oleh swasta, kita semua akan diserahkan kepada swasta untuk mengerjakan. Harapannya cuma satu, ICOR kita bisa turun dari 6,” ujarnya dikutip dari https://turkeconom.com/category/politik/ .
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan arah kebijakan baru kementerian untuk mendorong kolaborasi dengan sektor swasta guna meningkatkan efisiensi proyek-proyek infrastruktur nasional.
Evaluasi Menyeluruh dan Reformasi Tata Kelola
Pengakuan terbuka dari Menteri PU ini menjadi sinyal kuat akan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran di kementerian strategis tersebut. Selain mempercepat proses hukum terhadap dugaan korupsi, reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal dinilai mendesak untuk segera dilakukan.
Keterlibatan sektor swasta yang lebih besar dalam proyek infrastruktur, dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan mampu menekan kebocoran anggaran serta memperbaiki efisiensi belanja negara.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah menargetkan Indonesia dapat menurunkan ICOR ke level yang lebih kompetitif, guna memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.
